JAKARTA : Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa mengaku respons Presiden Prabowo menghentikan kekisruhan akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait distribusi gas LPG 3 kg dapat diartikan sebagai peringatan tegas.
Menurutnya, respons cepat Prabowo seperti menegaskan bahwa semua pembantu presiden harus bekerja sesuai visi dan misi presiden. Tidak boleh ada kebijakan yang menyeberang dan menyengsarakan rakyat yang dapat berdampak pada runtuhnya kewibawaan pemerintah dan presiden.
“Media melaporkan dengan sangat baik kekisruhan yang terjadi di lapangan akibat kebijakan itu. Sempat muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa Presiden membiarkan (kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia). Tetapi anggapan itu runtuh setelah sikap Presiden membela kepentingan rakyat, disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,” ujarnya usai menjadi pembicara dalam podcast mengenai reunifikasi Korea di Forum Keadilan TV di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.
Tak hanya Bahlil, Teguh juga menyarankan agar Presiden Prabowo sebaiknya meninjau kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memotong anggaran dengan dalih efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Ia mengatakan, pemotongan anggaran itu dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan, bahkan government shutdown yang berarti merusak kualitas pelayanan rakyat.
Teguh menambahkan, kebijakan umum Presiden Prabowo adalah menghindarkan kebocoran dan pemborosan yang selama ini terjadi dan terkesan dibiarkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, lanjutnya, semestinya menterjemahkan kebijakan umum itu pada tataran teknis yang lebih kreatif sehingga sektor penerimaan dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat.
“Saya curiga, menteri-menteri seperti ini sengaja mengambil kebijakan yang berdampak pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap presiden. Ini sangat tidak elok,” pungkasnya