Samarinda – Turbulensi kursi orang nomor satu di gedung parlemen Karang Paci mulai menimbulkan tanda tanya. Sebagian masyarakat menunggu akhir cerita politik ini.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry angkat suara. Dia katakan, Golkar masih menunggu instruksi pimpinan.
“Karena di Banmus itu kan Fraksi Golkar sudah menyampaikan terkait pergantian ketua DPRD Kaltim agar segera diagendakan di rapat Banmus,” ungkap Sarkowi saat ditemui awak media, Selasa (6/7/2021).
Diterangkannya kalau beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta waktu untuk melakukan rapat pimpinan. Namun hingga saat ini rapat belum juga digelar.
“Sekarang posisi kami menunggu pimpinan untuk segera digelar rapat Banmus untuk memasukkan agenda pergantian ketua DPRD Kaltim,” tambahnya.
Menurutnya, pergantian ketua DPRD Kaltim itu merupakan perintah partai. Sehingga sudah menjadi tugas fraksi untuk meneruskan dan seyogyanya semua anggota fraksi termasuk Makmur HAPK mengikuti perintah partai karena ia juga adalah anggota Fraksi Golkar.
Anggota Komisi III itu juga meminta kepada semua pihak agar bisa membedakan mana hal-hal yang bersifat ranah Partai Golkar, mana yang lembaga (DPRD).
Seorang ketua DPRD itu dalam PP 12 dan Tatib DPRD Kaltim disebutkan bisa diganti pertama jika meninggal dunia, mengundurkan diri dan diganti oleh partainya.
Pun diketahui Golkar telah menyurati DPRD terkait keputusan pergantian dari partai. Seharusnya secara otomatis sudah bisa dilakukan pergantian.
Sarkowi menerangkan pula terkait klarifikasi ataupun pembelaan status jabatan Ketua DPRD Provinsi Kaltim, dilemparkan ke Mahkamah Partai Golkar mengenai hak dan fungsi sebagai kader Partai Golkar.
“Silakan melakukan pembelaan di Mahkamah Partai, tapi jangan menghalangi proses yang ada di DPRD. Harus saling menghormati kan ini keputusan partai politik. Siapa saja partai politik akan melakukan hal yang sama. Banyak kok kasus dimana-mana terkait pergantian ketua DPRD dan mereka jalan saja. Artinya di Kaltim kenapa tidak jalan, ada apa,” tanya Sarkowi.
Oleh karena itu, disampaikan harapannya agar semua pihak dapat menghormati dan menghargai apa yang menjadi hak partai.