Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nidya Listiyono kembali memberi sorotan terkait seleksi Direksi dan Badan Pengawas/Komisaris Independen BUMD Pemprov Kaltim.
Meski mengaku sedikit kecewa karena DPRD tidak dilibatkan dalam proses seleksi ini, Tyo sapaan akrabnya akan tetap memantau hasil seleksi tersebut.
“Fungsi Komisi II hanya monitoring. Tetapi kami akan terus menyuarakan agar dapat terlibat,” kata Tyo saat menggelar jumpa pers di DPD Partai Golkar Kaltim, Kamis (29/4/2021).
Jika secara aturan DPRD tidak bisa terlibat dalam proses seleksi, maka setelah ditetapkan oleh gubernur, pihaknya akan segera meminta hearing (rapat dengar pendapat/RDP) untuk mendapat penjelasan teknis, sehingga dapat mengetahui sebelum dan sesudah proses seleksi.
“Kami perlu tahu sebelum si calon menjabat, dia punya strategi bisnis seperti apa? Nah setelah enam bulan kita review. Kalau enam bulan ada progres, ya kita harus beri kesempatan. Tapi kalau minusnya bertambah terus ya mohon maaf. Harus siap mundur,” tegas Tyo.
Terpenting kata Tyo adalah integritas. Sebab jika hanya bicara kemampuan, para petinggi BUMD sejak dulu sampai sekarang memiliki banyak gelar. Tapi yang punya integritas nurani dan bisnis yang baik sangat jarang.
Menurutnya, perusda ini aset daerah yang notabene berasal dari uang rakyat. Maka direksinya harus cakap berbisnis. Bila tidak siap berbisnis, sebaiknya tidak berada di sana.
“Intinya pemimpin perusda harus orang yang memiliki integritas tinggi dan strategi bisnis yang mumpuni dalam mengelola aset daerah,” tegas Tyo.