JAKARTA : Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, secara resmi menutup Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo pada Sabtu (05/08/2023).
Dalam penutupan tersebut, Wamenkumham mengingatkan bahwa semangat untuk mendukung belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus diperkuat meski acara ini telah berakhir.
“Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan,” ucap Eddy.
Menurut Eddy, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Meskipun Temu Bisnis Tahap VI telah berakhir, semangat kita dalam mendukung belanja produk dalam negeri harus tetap dikedepankan,” ujarnya.
Menurut Eddy, ini penting karena pemerintah dan lembaga negara menjadi konsumen terbesar barang dan jasa, baik di pusat maupun daerah.
“Dengan begitu, kita bisa mencapai target belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambahnya.
Dengan suksesnya Temu Bisnis Tahap VI, Eddy berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta BUMN dan BUMD dapat lebih memaksimalkan penggunaan APBN untuk belanja PDN hingga mencapai 95% dari total belanja barang dan jasa pada akhir tahun 2023.
Tema utama Temu Bisnis Tahap VI adalah ‘Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa.’
Acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Berlangsung selama tiga hari mulai Kamis (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), Temu Bisnis Tahap VI mendukung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Data menunjukkan adanya peningkatan transaksi sebesar 29,5 triliun rupiah selama Temu Bisnis Tahap VI, dengan 18,5 triliun rupiah berasal dari transaksi Kementerian/Lembaga dan 11,34 triliun rupiah dari Pemerintah Daerah.
Total pembayaran mencapai 16,13 triliun rupiah, dan sisanya dalam proses pembayaran.
Selain acara utama, Kemenkumham juga memberikan layanan publik seperti Paspor Merdeka dengan 2.684 pemohon dalam tiga hari, serta pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Coaching clinic juga diadakan dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM). (*)